Skip to main content
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

Permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia ini juga berimbas ke tanah air. Perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah-sekolah, rumah kost dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah di kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga paling murah.

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa atau mahasiswa tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu, mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga sangat mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.

Kondisi tersebut di atas menjadi dasar pemerintah menetapkan “Indonesia darurat narkoba”, dengan cara meningkatkan sosialisasi dan kampanye antinarkoba, meningkatkan penegakan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu, sedangkan bagi yang sudah terlanjur menjadi penyalah guna narkoba disarankan untuk menjalani proses rehabilitasi dengan mendatangi tempat tempat Rehabilitasi baik itu milik Lembaga Pemerintah maupun milik Komponen Masyarakat. Di samping itu seluruh elemen masyarakat Indonesia dituntut untuk semakin gigih melakukan berbagai upaya strategis untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional secara periodik angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan pada tahun 2021, dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% untuk setahun pakai. Peningkatan juga terjadi pada yang pernah pakai, dari 2,40% menjadi 2,57%. Kenaikan angka prevalensi terutama terjadi di perkotaan, kelompok perempuan di perkotaan dan perdesaan, kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun di perdesaan dan perkotaan, memiliki kegiatan utama tidak bekerja di perkotaan dan perdesaan,  memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga di perkotaan dan perdesaan. Trend prevalensi yang meningkat menjadi tugas BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia, oleh karena itu Indonesia masih tetap harus waspada dalam pelaksanaan program P4GN secara signifikan, komprehensif dan sinergi.

Dengan hasil tersebut di atas khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Presiden melalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

Download Tautan disini :

LAKIP BNNK CIANJUR TA. 2021

LAKIP BNNK CIANJUR TA. 2020